Wacana pembubaran Dewan Kepemimpinan Presiden atau Presidential Leadership Council (PLC) Yaman kembali menguat seiring meningkatnya kritik atas kinerjanya yang dinilai stagnan. Di kalangan elite politik dan diplomatik, mulai berkembang skenario kembalinya sistem presidensial tunggal setelah tiga tahun lebih Yaman dipimpin secara kolektif.
Dalam skenario yang banyak dibicarakan, Rashad Mohammed Al Alimi akan kembali tampil sebagai presiden penuh Yaman. Posisi Al Alimi yang saat ini hanya berperan sebagai ketua PLC dianggap sudah memenuhi legitimasi politik dan internasional untuk naik menjadi kepala negara secara formal.
Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya menyederhanakan struktur kekuasaan yang selama ini dinilai terlalu gemuk dan lamban dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait militer, keamanan, dan pelayanan publik di wilayah yang dikuasai pemerintah sah.
Kembalinya sistem presidensial juga dipandang sebagai sinyal kepada publik Yaman dan mitra internasional bahwa pemerintah serius keluar dari fase transisi darurat menuju tata kelola negara yang lebih stabil.
Dalam konfigurasi baru tersebut, posisi wakil presiden menjadi isu krusial. Beberapa nama mulai mengemuka di lingkaran internal, baik dari unsur militer profesional maupun figur sipil yang diterima luas oleh berbagai faksi.
Salah satu skenario menyebut wakil presiden akan diambil dari figur non-kontroversial, tidak terafiliasi kuat dengan kelompok bersenjata atau proyek regional tertentu. Tujuannya untuk meredam kecurigaan antar faksi dan menjaga keseimbangan politik.
Nama dari kalangan teknokrat selatan maupun tokoh militer nasional yang relatif netral sering disebut sebagai opsi realistis. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai siapa yang akan mendampingi Al Alimi jika skenario ini benar-benar terwujud.
Di sisi lain, pertanyaan besar muncul mengenai nasib para anggota PLC sebelumnya. Dewan yang terdiri dari delapan figur dengan latar belakang militer dan politik itu selama ini menjadi simbol kompromi pasca-konflik, namun juga menjadi sumber tarik-menarik kepentingan.
Isu yang berkembang menyebutkan sebagian anggota PLC akan dialihkan ke jabatan diplomatik. Penunjukan sebagai duta besar disebut sebagai jalan tengah yang aman dan terhormat, sekaligus menjauhkan mereka dari rivalitas politik domestik.
Langkah ini dinilai mirip dengan praktik di sejumlah negara pascakonflik, di mana elite militer dan politik dialihkan ke luar negeri untuk mengurangi potensi friksi di dalam negeri.
Beberapa negara tujuan penempatan diplomatik disebut berada di kawasan Teluk, Afrika, dan Eropa Timur, menyesuaikan latar belakang serta jejaring masing-masing figur.
Namun ada pula skenario lain, di mana sebagian anggota PLC kembali ke peran asal mereka, baik sebagai pemimpin faksi regional, tokoh politik, maupun penasihat informal kekuasaan.
Bagi pemerintah, pembubaran PLC bukan hanya soal struktur, tetapi juga soal pesan politik. Kegagalan kolektif sering kali membuat tanggung jawab menjadi kabur, sementara model presidensial memungkinkan garis komando dan akuntabilitas yang lebih jelas.
Pendukung skenario ini berargumen bahwa kondisi perang berkepanjangan justru membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan terpusat, bukan kompromi tanpa ujung.
Namun kritik juga bermunculan. Sejumlah pihak khawatir kembalinya kekuasaan ke satu tangan dapat memicu kembali dominasi elite tertentu dan mengabaikan pluralitas politik yang sudah terbangun, meski rapuh.
Kekhawatiran lain menyangkut respons kelompok bersenjata dan aktor regional yang selama ini memiliki kepentingan langsung dalam struktur PLC.
Meski demikian, dorongan internasional untuk stabilitas cepat dan pemerintahan yang efektif tampaknya menjadi faktor pendorong utama perubahan ini.
Bagi Rashad Al Alimi, skenario ini adalah ujian terbesar sejak ditunjuk pada 2022. Ia tidak hanya dituntut menjadi simbol persatuan, tetapi juga pengambil keputusan yang nyata.
Jika pembubaran PLC benar terjadi, Yaman akan memasuki babak baru yang menentukan. Apakah kembalinya presiden tunggal menjadi solusi, atau justru membuka persoalan baru, akan sangat bergantung pada siapa yang mengisi posisi wakil presiden dan bagaimana transisi ini dikelola.
Yang jelas, dinamika ini menunjukkan bahwa Yaman masih terus mencari bentuk kepemimpinan yang paling sesuai untuk keluar dari krisis panjang yang belum juga berakhir.
0 Komentar