Jika federasi Yaman benar-benar terwujud, maka bentuk negara yang lahir tidak akan sepenuhnya menyerupai satu model tunggal yang sudah ada. Struktur politiknya justru akan menjadi hibrida, memadukan federalisme formal, otonomi berbasis identitas lokal, serta realitas pascakonflik yang khas Timur Tengah.
Dalam banyak aspek, federasi Yaman sering dibandingkan dengan Somalia. Keduanya sama-sama negara yang terfragmentasi akibat perang panjang, di mana wilayah-wilayah membangun pemerintahan sendiri sebelum negara pusat benar-benar pulih.
Somalia memiliki negara bagian seperti Puntland, Jubaland, dan Galmudug yang lahir dari dinamika lokal, lalu dilembagakan dalam kerangka federal. Yaman berpotensi mengikuti pola serupa, di mana Hadramaut, Aden, atau Saba lebih dulu berfungsi sebagai entitas semi-negara sebelum sepenuhnya terintegrasi.
Namun Yaman berbeda dari Somalia dalam hal sejarah negara. Yaman memiliki tradisi kenegaraan yang lebih tua dan birokrasi yang pernah berfungsi relatif kuat, sehingga federalisme Yaman berpeluang lebih terstruktur jika stabilitas tercapai.
Perbandingan lain sering diarahkan ke Ethiopia. Negara ini menganut federalisme berbasis etnis, di mana wilayah memiliki hak otonomi luas bahkan hingga hak menentukan nasib sendiri.
Dalam konteks Yaman, kesamaan terlihat pada kuatnya identitas regional dan kultural, seperti Hadhrami, Mahri, Tihami, dan Zaidi. Namun Yaman kemungkinan tidak akan mengadopsi federalisme etnis secara kaku seperti Ethiopia.
Pengalaman Ethiopia juga menjadi peringatan. Ketika identitas wilayah terlalu dipolitisasi, federalisme justru dapat menjadi sumber konflik baru, sebagaimana terlihat di Tigray. Yaman berpotensi belajar dari kegagalan ini dengan menyeimbangkan identitas dan kepentingan nasional.
Filipina menawarkan model yang berbeda. Negara ini secara formal bukan federasi, tetapi memiliki wilayah otonomi khusus seperti Bangsamoro di Mindanao yang lahir dari proses perdamaian panjang.
Model Filipina relevan bagi Yaman dalam konteks penanganan konflik bersenjata. Bangsamoro menunjukkan bahwa otonomi luas dapat diberikan kepada wilayah bekas konflik tanpa harus mengubah seluruh struktur negara.
Per 2024, Filipina terbagi ke dalam 18 wilayah. Tujuh belas di antaranya hanyalah pembagian administratif, yang masing-masing dibentuk oleh Presiden Filipina dan dilengkapi dengan Dewan Pembangunan Regional (Regional Development Council/RDC). Khusus untuk Wilayah Ibu Kota Nasional atau National Capital Region (Metro Manila), terdapat pula Otoritas Pembangunan Metropolitan yang berfungsi sebagai badan koordinasi dan perumus kebijakan.
Hanya satu wilayah, yaitu Daerah Otonom Bangsamoro di Mindanao Muslim, yang memiliki pemerintahan dan parlemen sendiri hasil pemilihan. Kepada parlemen Bangsamoro inilah Kongres Filipina mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu.
Dalam skenario Yaman, pendekatan ini bisa diterapkan pada wilayah tertentu terlebih dahulu, sementara negara bagian lain mengikuti secara bertahap dalam kerangka federal yang lebih luas.
Di luar dunia berkembang, Eropa juga sering menjadi rujukan. Negara seperti Jerman, Swiss, dan Belgia menunjukkan bagaimana federalisme dapat berjalan dalam sistem demokrasi mapan.
Namun Yaman jelas tidak akan menyerupai federalisme Eropa dalam waktu dekat. Stabilitas, ekonomi, dan institusi Yaman masih berada pada tahap pemulihan, sehingga model Eropa lebih berfungsi sebagai inspirasi jangka panjang.
Menariknya, federasi Yaman mungkin justru paling mirip dengan kombinasi Somalia dan Belgia. Somalia dalam hal lahir dari realitas konflik, Belgia dalam hal kompromi antara identitas wilayah yang kuat dan negara federal yang disepakati bersama.
Tidak seperti Amerika Serikat atau Australia, federasi Yaman tidak dibangun dari negara-negara merdeka yang bersatu, melainkan dari satu negara yang terpecah dan mencoba menyatu kembali dalam format baru.
Hal ini membuat federasi Yaman bersifat defensif, bukan ekspansif. Tujuannya bukan memperluas kekuasaan, tetapi mencegah perpecahan total.
Karena itu, federasi Yaman kemungkinan akan sangat fleksibel. Beberapa negara bagian mungkin memiliki otonomi sangat luas, sementara yang lain tetap bergantung pada pusat.
Dalam praktiknya, Yaman federal akan menjadi laboratorium politik regional. Keberhasilannya akan sangat diperhatikan oleh negara-negara konflik lain di Timur Tengah dan Afrika.
Jika berhasil, Yaman dapat menjadi contoh bahwa federalisme bukan sekadar konsep Barat, melainkan solusi kontekstual bagi negara majemuk pascaperang.
Namun jika gagal, ia akan menjadi peringatan bahwa federalisme tanpa rekonsiliasi mendalam hanya memindahkan konflik dari pusat ke daerah.
Pada akhirnya, federasi Yaman tidak akan benar-benar sama dengan Somalia, Ethiopia, Filipina, atau negara Eropa mana pun. Ia akan menjadi modelnya sendiri, lahir dari sejarah, konflik, dan kompromi Yaman yang unik.
0 Komentar