Consultation and Reconciliation Commission (CRC) dibentuk pada 7 April 2022 oleh Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi dengan tujuan utama mendukung Presidential Leadership Council (PLC) dan mempersatukan berbagai kekuatan politik dan sosial di Yaman yang terfragmentasi oleh perang.
Komisi ini bukan hanya lembaga birokratis biasa; ia dirancang sebagai platform dialog nasional yang memasukkan suara kelompok politik, faksi sosial, dan komponen masyarakat yang berbeda dalam satu forum yang berfungsi sebagai “parlemen mini” rekonsiliasi.
CRC terdiri dari 50 anggota yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk pemimpin politik, mantan pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat yang mewakili berbagai daerah dan kepentingan nasional.
Di puncak struktur komisi ini adalah Mohammed al‑Ghaithi, yang menjabat sebagai ketua. Ia juga tokoh kunci dari Southern Transitional Council (STC), yang selama ini menjadi salah satu aktor besar dalam politik selatan Yaman.
Empat wakil ketua komisi adalah Abdulmalik al‑Mikhlafi, Sakhr Al‑Wajeeh, Jamilah Ali Rajaa, dan Akram Al‑Amiri. Mereka bersama ketua memegang peran strategis dalam merumuskan rekomendasi dan pendekatan rekonsiliasi nasional.
Dalam praktiknya, anggota CRC meliputi tokoh dari partai politik besar, perwakilan wilayah selatan dan utara, serta figur masyarakat sipil yang memiliki jaringan kuat di komunitas mereka masing‑masing.
Komisi ini berfungsi sebagai tempat dialog dan mediasi untuk isu‑isu sensitif yang menyangkut pembagian kekuasaan, tuntutan otonomi regional, dan rekonsiliasi antara faksi yang berseteru, termasuk tuntutan kelompok lokal di selatan.
Dengan memasukkan begitu banyak suara dari berbagai komponen Yaman, CRC berperan sebagai pembentuk konsensus nasional yang membantu PLC mengambil keputusan yang lebih inklusif dan berimbang.
Penguatan CRC berarti negara memberi ruang lebih besar bagi representasi non‑negara, seperti tokoh adat, pemimpin suku, dan pemuka agama, yang selama ini memiliki legitimasi sosial kuat di masyarakatnya.
Dalam konteks ini, memasukkan perwakilan penerus kesultanan, sheikhdom, dan tokoh suku tradisional akan memberi suara kepada struktur sosial yang selama berabad‑abad mempengaruhi politik lokal di Yaman. Hal ini dapat menambah legitimasi CRC di tingkat akar rumput.
Ide memasukkan anggota Houthi ke dalam CRC sebagai bagian dari status quo juga pernah dibahas dalam wacana rekonsiliasi, meski implementasinya masih kompleks karena perbedaan politik dan militer antara Houthi dan PLC.
Namun, konsep inklusivitas tetap penting: CRC tidak hanya menjadi forum pro‑PLC, tetapi juga ruang yang secara resmi mengakui berbagai komponen yang selama ini berada di luar struktur negeri.
Anggota CRC termasuk beberapa mantan pejabat parlemen, tokoh masyarakat terkemuka, serta aktivis yang dikenal aktif dalam isu kemanusiaan dan hak sipil.
Komisi ini telah terlibat dalam sejumlah pertemuan diplomatik yang penting, termasuk pertemuan dengan perwakilan negara sahabat dan perantara internasional untuk memperkuat proses politik.
Dalam beberapa rapat terakhir, CRC menyampaikan dukungan terhadap langkah‑langkah PLC untuk mengatasi krisis politik di selatan dan mengajak semua pihak mempercepat dialog dan rekonsiliasi.
CRC telah tampil dalam peran sebagai mediator ketika isu‑isu sensitif muncul, seperti ketika Southern Transitional Council mengumumkan langkah politik tertentu dan CRC merespons dengan pernyataan yang menekankan dialog dan keseimbangan.
Keberadaan CRC memberi PLC alat non‑militer untuk menjembatani konflik internal dan meminimalkan eskalasi ketegangan melalui konsultasi yang melibatkan semua pihak.
Sebagai lembaga dengan 50 anggota, CRC juga dapat menjadi wadah pembentukan konsensus sosial yang luas, dengan suara dari wilayah utara, selatan, serta masyarakat sipil dan pemimpin lokal.
Penguatan CRC untuk memasukkan lebih banyak tokoh adat, keturunan kesultanan, dan wakil komunitas lain akan membuat proses rekonsiliasi lebih berakar di masyarakat, bukan hanya dalam lingkup elit politik.
Jika diperluas dengan representasi Houthi dalam status quo yang dihormati secara politik, CRC bisa menjadi model yang lebih realistis untuk menyatukan Yaman tanpa mengabaikan kenyataan politik di lapangan.
Penguatan lembaga ini dipandang oleh pengamat sebagai cara untuk membentuk perdamaian yang lebih tahan lama karena menciptakan dialog antar kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Dengan struktur yang lebih inklusif, CRC dapat menjadi rumah bagi semua suara Yaman — dari elite politik hingga kelompok tradisional, dari faksi bersenjata hingga tokoh sipil — sehingga menjadi pilar utama persatuan nasional.
Sejarah
Consultation and Reconciliation Commission (Bahasa Arab: هيئة التشاور والمصالØØ©) adalah sebuah lembaga pemerintahan Yaman yang dibentuk oleh Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi pada 7 April 2022. Tujuan komisi ini adalah untuk mendukung Presidential Leadership Council (PLC) dan bekerja untuk menyatukan tujuan berbagai kekuatan dan komponen nasional di Yaman.
Komisi ini dibentuk pada 7 April 2022 dan berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Yaman.
Keanggotaan
Komisi ini terdiri dari 50 anggota yang dipimpin oleh Mohammed al-Ghaithi, kepala departemen urusan luar negeri Southern Transitional Council (STC). Wakil ketuanya adalah Abdulmalik al-Mikhlafi, Sakhr Al-Wajeeh, Jamilah Ali Rajaa, dan Akram al-Amiri.
Beberapa anggota lainnya antara lain:
1. Mohammed Al-Ghaithi (Ketua)
2. Ahmed Al-Qumairi
3. Ahmed Saleh Al-Essa
4. Akram Nassib Al-Qadi
5. Olfat Al-Dubai
6. Anis Al-Sharafi
7. Bilqis AbuOsba
8. Jamilah Ali Rajaa
9. Hussein Al-Aji Al-Awadi
10. Hussein Mansour
11. Hamid Al-Ahmar
12. Rasha Jarhum
… dan seterusnya hingga 50 anggota.
Anggota komisi dipilih oleh undangan dari kepala PLC, dan dalam sesi pertama mereka, komisi ini memilih presidensi eksekutif dari anggotanya sendiri.
Komisi ini berbeda dengan Majelis Syura, yang biasanya bersifat konsultatif dan legislatif, karena CRC memiliki mandat lebih spesifik sebagai forum rekonsiliasi dan koordinasi nasional untuk berbagai faksi politik, tokoh sosial, dan aktor regional.
CRC berfungsi sebagai wadah untuk mengharmonisasikan kepentingan nasional, termasuk mengakomodasi perwakilan partai politik, pemimpin suku, tokoh masyarakat, dan faksi selatan serta utara.
Tujuan jangka panjang CRC adalah untuk memfasilitasi dialog, mediasi konflik, dan membangun konsensus yang dapat mendukung stabilitas nasional, sambil tetap menghormati status quo di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok tertentu seperti Houthi.
Dengan demikian, CRC menjadi alat politik dan sosial yang penting untuk PLC, memungkinkan penyelesaian masalah tanpa harus mengandalkan kekuatan militer.
0 Komentar