Ketika Aden Belum Sepenuhnya Dikuasai Pemerintah Yaman

Situasi keamanan di Yaman Selatan menunjukkan perbedaan mencolok antara wilayah Hadramaut, Al Mahra, dan Aden. Di Hadramaut dan Al Mahra, operasi keamanan dijalankan langsung oleh Gubernur Hadramaut, Salem Al Khanbashi, melalui pasukan Dir’ Al-Watan atau Perisai Bangsa.

Keberhasilan pengamanan di dua wilayah ini didukung oleh Hadramaut Protection Force yang dipimpin oleh Wakil Gubernur. Pasukan ini telah membuka pintu terlebih dahulu dan menguasai beberapa titik strategis sebelum kedatangan pasukan Perisai Bangsa.

Pendekatan ini memungkinkan transisi keamanan berlangsung relatif lancar. Infrastruktur vital tetap berfungsi, dan milisi lokal yang sebelumnya aktif berhasil ditekan tanpa bentrokan besar.

Kondisi serupa juga terlihat di Shabwa, di mana pasukan pertahanan Shabwa bekerja sama dengan Dir’ Al-Watan untuk mengendalikan keamanan dan mencegah eskalasi milisi. Abyan pun menunjukkan pola koordinasi yang sama, sehingga stabilitas relatif terjaga.

Berbeda halnya di Aden. Penguasaan lapangan dilakukan oleh Giant Force atau Amaliqah, yang masih berada dalam posisi selevel dengan milisi STC sebelum organisasi ini resmi dibubarkan.

Akibatnya, milisi Southern Transitional Council masih bebas berkeliaran di Aden, menciptakan ketegangan yang terus-menerus. Keberadaan mereka mengancam stabilitas dan potensi pengendalian pemerintah atas kota pelabuhan strategis ini.

Jika STC menolak menyerahkan posisinya kepada pasukan Perisai Bangsa, risiko konfrontasi militer terbuka meningkat drastis. Pemerintah Yaman dan koalisi pimpinan Arab Saudi telah memberikan peringatan keras tentang kemungkinan tindakan militer langsung.

Ketegangan juga berdampak pada infrastruktur vital. Bandara Internasional Aden sempat ditutup awal Januari 2026 akibat aksi milisi, mengganggu penerbangan sipil, evakuasi medis, dan distribusi logistik di seluruh selatan.

Secara politik, STC tetap menguatkan posisi mereka. Mereka mengumumkan rencana referendum kemerdekaan Yaman Selatan dalam dua tahun ke depan, menggunakan penguasaan milisi sebagai leverage untuk mempertahankan daya tawar militer dan politik.

Perbedaan pengelolaan keamanan antara Hadramaut, Al Mahra, dan Aden memperlihatkan risiko serius bagi Yaman Selatan. Wilayah yang dikelola oleh pemerintah dan pasukan lokal relatif aman, sementara Aden berpotensi jatuh ke dalam konflik internal yang bisa memicu perpecahan aliansi Teluk dan bahkan perang saudara baru jika tidak segera ditangani.

Ketegangan antara Arab Saudi dan UEA semakin jelas. Saudi mendukung pasukan pemerintah untuk menjaga kesatuan, sementara UEA secara historis mendukung STC. Persaingan pengaruh ini tercermin di lapangan melalui konflik kepentingan antara pasukan yang berbeda.

Risiko perang saudara baru di Aden tidak bisa diabaikan. Alih-alih bersatu melawan kelompok Houthi di utara, faksi-faksi selatan berisiko terjebak dalam konflik internal. Mobilisasi senjata berat STC dan penolakan mediasi Riyadh dapat menjerumuskan wilayah selatan ke kekacauan jangka panjang.

Aden saat ini menjadi cermin fragmen keamanan di Yaman Selatan. Sementara Hadramaut dan Al Mahra berhasil mengendalikan situasi melalui koordinasi pemerintah-pasukan lokal, Aden menunjukkan bagaimana kegagalan integrasi milisi lama dapat memicu krisis baru.

Koordinasi antara pemerintah pusat, Dir’ Al-Watan, dan pasukan lokal di wilayah lain menunjukkan strategi yang lebih efektif. Keberhasilan ini menjadi contoh bagi upaya stabilisasi Yaman Selatan secara keseluruhan.

Namun di Aden, ketergantungan pada pengaturan parsial dan milisi yang masih aktif menunjukkan kelemahan dalam implementasi keamanan pasca-konflik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah transisi menjaga kesatuan wilayah selatan.

Dengan situasi yang terus berkembang, keputusan STC dan tanggapan koalisi Arab Saudi menjadi faktor penentu. Eskalasi lebih lanjut bisa memperparah kondisi kemanusiaan dan menghambat upaya rekonstruksi.

Di sisi lain, Hadramaut dan Al Mahra menunjukkan bahwa integrasi pasukan lokal dengan pemerintah mampu menjaga stabilitas dan mengurangi potensi bentrokan sektarian. Model ini bisa dijadikan acuan bagi wilayah lain yang menghadapi ancaman serupa.

Keseluruhan situasi Yaman Selatan memperlihatkan kontras nyata antara wilayah yang dikuasai secara efektif oleh pemerintah dan wilayah yang masih dikuasai milisi. Perbedaan ini menjadi tantangan utama bagi proses rekonsiliasi dan stabilisasi pasca-konflik.

Ke depan, keberhasilan mengendalikan Aden akan menentukan apakah Yaman Selatan bisa menyatukan diri di bawah otoritas pemerintah atau terus terfragmentasi oleh kepentingan milisi dan pengaruh regional.

Wilayah-wilayah yang relatif aman, seperti Hadramaut dan Al Mahra, tetap menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas dan memberikan contoh bagaimana koordinasi efektif antara pemerintah dan pasukan lokal dapat mencegah eskalasi konflik.

Posting Komentar

0 Komentar