Kamp pengungsi di Suriah, terutama di wilayah Idlib utara, masih didominasi oleh tenda terpal meski ada upaya menyediakan shelter semi-permanen. Kondisi ini tetap terjadi meski rezim Assad jatuh pada Desember 2024 dan pemerintah transisi mencoba melakukan rekonstruksi serta program pengembalian warga.
Perang sipil lebih dari satu dekade telah menghancurkan jutaan rumah dan infrastruktur dasar di seluruh Suriah. Banyak pengungsi yang kembali ke kampung halaman menemukan rumah mereka rusak atau tidak layak huni. Kerusakan ini memaksa sebagian besar tetap tinggal di tenda sementara.
Menurut laporan Doctors Without Borders, sekitar 7,2 juta orang masih mengungsi di dalam negeri, dan hampir 2 juta tinggal di tenda di barat laut Suriah. Tenda tetap menjadi pilihan karena murah, mudah didirikan, dan fleksibel meski rentan terhadap cuaca ekstrem.
Banjir, hujan deras, dan salju menjadi ancaman nyata bagi pengungsi yang tinggal di tenda. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal sementara akibat kerusakan alam, sehingga mereka kembali bergantung pada tenda meski kondisi tidak aman.
Selain itu, banyak shelter semi-permanen yang menggunakan beton ringan atau kontainer telah rusak atau ditutup. Program pemerintah transisi, “Syria Without Camps”, menargetkan penutupan kamp pada akhir 2026. Tujuannya mendorong pengungsi kembali ke masyarakat.
Penutupan shelter semi permanen sering dilakukan tanpa melihat adanya kamp menggunakan terpal. Rekonstruksi lambat dan dana terbatas membuat banyak pengungsi tidak memiliki pilihan selain tetap tinggal di tenda terpal.
Bencana alam baru-baru ini memperburuk situasi. Gempa bumi 2023 dan banjir di kamp Al-Ikhwa, Idlib, menghancurkan struktur semi-permanen, memaksa warga kembali ke tenda sederhana.
Kurangnya dana internasional menjadi faktor utama karena menganggap Suriah di bawah pemerintahan Ahmed Al Sharaa telah mempunyai pemerintahan sendiri. Donasi global untuk krisis kemanusiaan menurun, sehingga pembangunan shelter permanen terhambat. Organisasi seperti UNHCR dan MSF tetap mengandalkan tenda sebagai solusi default.
Kepadatan dan kondisi cuaca membuat tenda tidak berkelanjutan. Banyak pengungsi harus menghadapi risiko kesehatan, kehilangan barang, dan ancaman keselamatan akibat lingkungan yang tidak stabil.
Video terbaru dari akun X @Asmar_aslan95 pada 13 Januari 2026 menunjukkan banjir di kamp Al-Ikhwa, Idlib. Puluhan tenda tenggelam dan keluarga membutuhkan bantuan segera seperti bahan pemanas dan tempat tinggal sementara.
Insiden ini menunjukkan kerentanan tenda terpal. Shelter semi-permanen yang tersedia sering kali tidak cukup atau sudah rusak, sehingga tidak mampu menahan cuaca ekstrem.
Pemerintah berupaya memperbaiki kondisi, tetapi ketidakstabilan politik dan konflik residual di As-Sweida dan Dar’a memperlambat kemajuan. Masih banyak wilayah yang membutuhkan perhatian segera.
Transisi pasca-konflik di Suriah membutuhkan waktu dan koordinasi besar. Tenda terpal tetap ada sebagai solusi sementara di tengah keterlambatan rekonstruksi.
Pengungsi yang tinggal di tenda menghadapi risiko jangka panjang. Ketidakpastian politik, kondisi cuaca ekstrem, dan kurangnya bantuan mengancam keselamatan mereka sehari-hari.
Program penutupan kamp tanpa dukungan tambahan dari komunitas internasional dapat memperburuk kondisi pengungsi. Banyak keluarga yang justru kehilangan perlindungan lebih lama.
Organisasi kemanusiaan menekankan perlunya dukungan global yang lebih besar. Shelter permanen dan rekonstruksi infrastruktur harus dipercepat untuk memastikan keselamatan warga.
Di Idlib, keberadaan tenda terpal tetap menjadi simbol krisis yang belum berakhir. Meski pemerintah transisi berupaya menormalkan kondisi, kenyataan di lapangan menunjukkan perlunya bantuan mendesak.
Tenda terpal juga menunjukkan fleksibilitas solusi darurat. Mereka mudah didirikan di berbagai lokasi dan dapat menampung banyak keluarga sementara menunggu rekonstruksi rumah permanen.
Namun, kondisi ini menegaskan bahwa pemulihan Suriah pasca-konflik masih panjang. Tenda terpal bukan solusi jangka panjang, melainkan pilihan darurat yang menunggu rekonstruksi menyeluruh dan dukungan internasional.
Ke depan, keberhasilan program “Syria Without Camps” akan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah transisi, organisasi internasional, dan donatur global. Tanpa itu, pengungsi tetap berada di tenda, menghadapi risiko cuaca dan kondisi hidup yang sulit.
Suriah Berjibaku Kendalikan Keamanan
Pemerintah Suriah kini menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan keamanan pascakonflik, terutama setelah jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024. Fokus utama saat ini adalah memulihkan kendali atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai berbagai kelompok bersenjata, termasuk poros Deir Hafer.
Deir Hafer menjadi titik strategis karena lokasinya yang dekat dengan Aleppo dan infrastruktur penting seperti pembangkit listrik serta jalur logistik. Kontrol atas wilayah ini dianggap krusial untuk stabilitas timur Suriah secara keseluruhan.
Namun, mengamankan Deir Hafer tidak mudah. Wilayah ini sebelumnya menjadi basis operasional SDF dan kelompok PKK, yang memanfaatkan area ini sebagai titik peluncuran drone dan serangan sporadis terhadap posisi pemerintah dan warga sipil.
Kehadiran milisi yang berbeda latar belakang etnis dan sektarian membuat situasi semakin kompleks. Pasukan pemerintah harus menyeimbangkan operasi keamanan dengan upaya mencegah bentrokan sektarian di tengah masyarakat lokal.
Dampak kontrol Deir Hafer juga berpotensi meluas ke wilayah lain, termasuk Suwaida, yang dihuni mayoritas Druze. Milisi lokal al-Hajri di Suwaida kemungkinan akan merespons dinamika baru ini, terutama jika operasi pemerintah mempengaruhi keseimbangan kekuatan di wilayah mereka.
Selain itu, wilayah pesisir Latakia yang dihuni komunitas Alawite juga menjadi perhatian. Stabilitas di pesisir ini penting karena Latakia adalah basis politik dan militer yang kuat bagi pemerintah Suriah. Setiap gangguan keamanan di timur Suriah bisa berdampak pada persepsi dan keamanan di pesisir.
Pemerintah Suriah saat ini menggunakan pendekatan gabungan antara militer dan intelijen untuk mengamankan wilayah. Operasi patroli, penempatan pos pengawasan, serta koordinasi dengan aparat lokal menjadi strategi utama untuk mencegah infiltrasi kelompok bersenjata.
Meskipun demikian, tantangan tetap besar. Konflik sektarian dan sisa jaringan militan menimbulkan risiko serangan mendadak, yang dapat mengganggu stabilitas wilayah yang baru saja dikuasai. Hal ini membuat kendali pemerintah bersifat sementara dan membutuhkan penguatan berkelanjutan.
Keberhasilan mengamankan Deir Hafer akan menjadi indikator kemampuan pemerintah untuk memperluas kendali ke wilayah lain. Jika pengendalian berjalan efektif, potensi eskalasi di Suwaida dan Latakia bisa diminimalkan, sehingga memperkuat stabilitas nasional secara lebih luas.
Secara keseluruhan, pemerintah Suriah masih berada dalam fase kritis pasca-konflik. Pengendalian keamanan tidak hanya soal militer, tetapi juga soal diplomasi lokal dan penyeimbangan sektarian, yang menjadi kunci agar negara dapat bergerak menuju rekonstruksi dan stabilitas jangka panjang.
0 Komentar