Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan anggaran besar, mencapai sekitar Rp 59,25 triliun. Angka ini merupakan hasil rekapitulasi awal yang dibahas bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana yang digelar bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak di wilayah Sumatera pada Selasa (30/12), Tito menyampaikan rincian kebutuhan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana ini dibutuhkan untuk pemulihan sampai seluruh proses selesai.
“Tercatat dari rekap saat rapat dengan BNPB, sebagai masukan, untuk pemulihan sampai selesai diperlukan anggaran kurang lebih Rp 59,25 triliun,” ujar Tito. Pernyataan ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan DPR untuk merencanakan distribusi anggaran secara efektif.
Aceh menjadi provinsi dengan kebutuhan anggaran terbesar, mencapai Rp 33,75 triliun. Provinsi ini mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana alam yang menimpa berbagai kabupaten/kota.
Sementara itu, Sumatera Barat memerlukan anggaran sekitar Rp 13,5 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur vital yang terdampak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
Sumatera Utara tercatat membutuhkan anggaran sekitar Rp 12 triliun. Provinsi ini juga terdampak cukup luas, sehingga pemulihan membutuhkan koordinasi berbagai pihak agar pembangunan kembali berjalan lancar.
Menurut Tito, anggaran yang tersedia akan digunakan untuk memulihkan sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana. Hal ini mencakup kantor pemerintahan desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Termasuk kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Itu nantinya akan ditangani bersama oleh berbagai kementerian dan lembaga,” jelas Tito. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempercepat proses pemulihan.
Pemerintah berharap alokasi anggaran ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal. Banyak masyarakat yang terdampak mengalami kerugian tidak hanya pada harta benda tetapi juga sumber penghasilan mereka.
Rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya prioritas dalam pemulihan, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur transportasi yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Anggaran yang besar tersebut juga menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan inventarisasi kerusakan. Data yang akurat akan mempermudah pemerintah pusat menyalurkan dana secara tepat sasaran.
BNPB berperan penting dalam proses koordinasi ini, mulai dari penentuan prioritas, estimasi kerugian, hingga pemantauan progres pembangunan kembali. Peran lembaga ini menjadi kunci agar anggaran yang dialokasikan tidak terserap secara tidak efektif.
Tito menekankan bahwa pemulihan tidak hanya soal membangun kembali fisik, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas normal dengan aman dan nyaman.
Sejumlah kementerian terkait akan membagi tanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing. Kementerian PUPR, misalnya, akan fokus pada infrastruktur, sementara Kementerian Kesehatan menangani fasilitas kesehatan yang rusak.
Kementerian Pendidikan juga dilibatkan untuk mempercepat perbaikan sekolah-sekolah yang terdampak. Hal ini penting agar kegiatan belajar mengajar bisa segera berjalan normal dan tidak mengganggu pendidikan anak-anak.
Selain itu, peran pemerintah daerah sangat strategis. Kepala daerah diminta aktif memonitor progres pemulihan di wilayah masing-masing dan melaporkan kendala atau kebutuhan tambahan agar pemulihan berjalan sesuai target.
Anggaran yang tersedia juga akan digunakan untuk memperkuat mitigasi bencana di masa depan. Infrastruktur yang dibangun kembali diharapkan lebih tahan terhadap bencana sehingga kerugian di kemudian hari bisa diminimalkan.
Pemerintah menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran menjadi prioritas. Semua pihak akan diawasi oleh aparat terkait dan mekanisme pelaporan publik untuk memastikan dana digunakan secara tepat.
Dengan anggaran Rp 59,25 triliun, pemerintah menargetkan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera selesai dalam jangka waktu yang realistis, sambil memastikan kualitas pembangunan kembali memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Masyarakat di wilayah terdampak bencana menyambut baik langkah pemerintah ini. Dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan mengembalikan kehidupan normal bagi warga yang terkena dampak.
Secara keseluruhan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, perencanaan anggaran yang matang, serta keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci sukses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proses ini diharapkan menjadi model bagi pemulihan bencana di wilayah lain di Indonesia.
0 Komentar