Model kepemimpinan berbasis dewan kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik Yaman modern. Sistem ini bukan hal baru, karena Yaman pernah beberapa kali diperintah melalui struktur kolektif yang disebut dewan kepemimpinan atau dewan presiden, baik di Yaman Utara, Yaman Selatan, maupun di wilayah yang kini dikuasai kelompok Houthi.
Salah satu contoh paling menonjol adalah era Ibrahim al-Hamdi di Republik Arab Yaman atau Yaman Utara pada pertengahan 1970-an. Setelah Gerakan Korektif 13 Juni 1974, al-Hamdi tidak langsung memerintah sebagai presiden tunggal, melainkan sebagai Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden yang berfungsi sebagai kepala negara kolektif.
Dewan tersebut dibentuk untuk memutus dominasi elite suku dan patronase lama yang melemahkan negara. Dengan memimpin dewan, al-Hamdi memusatkan legitimasi pada institusi negara, bukan pada individu atau kesukuan, sebuah langkah yang kala itu dianggap progresif di Yaman Utara.
Dalam praktiknya, meski bersifat kolektif, Ibrahim al-Hamdi tetap menjadi figur sentral. Namun format dewan memberinya ruang politik untuk menertibkan militer, memperkuat birokrasi, serta menjalankan reformasi pembangunan tanpa harus berhadapan langsung dengan oposisi suku secara terbuka.
Model dewan ini sering dibandingkan dengan Presidential Leadership Council (PLC) Yaman saat ini. Keduanya sama-sama lahir dari krisis legitimasi negara, namun berbeda konteks dan kekuatan. Dewan al-Hamdi relatif solid dan terpusat, sementara PLC modern bersifat kompromi di tengah fragmentasi politik dan militer.
Menariknya, sistem serupa juga digunakan oleh kelompok Houthi di wilayah Yaman Utara yang mereka kuasai sejak 2015. Houthi membentuk Supreme Political Council (SPC) sebagai otoritas tertinggi pemerintahan de facto.
Dalam struktur SPC, Mahdi al-Mashat menjabat sebagai Ketua Dewan Politik Tertinggi. Secara fungsi, posisi ini setara dengan kepala negara atau presiden dalam sistem pemerintahan yang mereka bangun di Sana’a.
SPC digunakan Houthi untuk memberi kesan kepemimpinan kolektif dan institusional, meskipun dalam kenyataannya keputusan strategis tetap berada di tangan inti kepemimpinan militer dan ideologis Houthi. Model ini juga dimaksudkan untuk memberi legitimasi internal dan eksternal terhadap kekuasaan mereka.
Penggunaan dewan oleh Houthi menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan kolektif telah menjadi pola berulang dalam politik Yaman. Setiap aktor utama menggunakan format dewan untuk menyesuaikan diri dengan realitas konflik dan keterbatasan legitimasi.
Sejarah Yaman Selatan juga mencatat pengalaman serupa. Pada masa Republik Demokratik Rakyat Yaman, sistem pemerintahan tidak sepenuhnya bergantung pada satu presiden kuat, melainkan pada kepemimpinan kolektif partai dan negara.
Yaman Selatan mengenal struktur seperti Presidium dan komite kepemimpinan tertinggi yang berfungsi mengatur negara secara kolektif. Kepala negara sering kali lebih bersifat simbolik, sementara keputusan penting diambil melalui mekanisme kolektif partai dan militer.
Model ini bertujuan menjaga keseimbangan internal di tengah persaingan faksi dalam Partai Sosialis Yaman. Namun dalam praktiknya, konflik internal tetap terjadi dan beberapa kali berujung pada perebutan kekuasaan berdarah.
Dalam konteks kontemporer, pengalaman Yaman Selatan itu kerap dibandingkan dengan Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC). Meski berbeda ideologi, STC juga mengusung model kepemimpinan kolektif dengan seorang ketua yang dikelilingi dewan dan presidium.
STC menampilkan diri bukan sebagai kekuasaan personal, melainkan representasi kolektif aspirasi selatan. Pola ini mengingatkan pada tradisi lama Yaman Selatan yang menekankan struktur dewan dibanding figur tunggal.
Jika ditarik garis besar, Yaman memiliki tradisi panjang pemerintahan berbasis dewan. Dari Dewan Kepemimpinan Presiden era al-Hamdi, SPC versi Houthi, hingga struktur kolektif di Yaman Selatan, semuanya mencerminkan upaya mengelola pluralitas kekuasaan.
Namun perbedaan utama terletak pada tujuan dan efektivitas. Dewan al-Hamdi diarahkan untuk membangun negara modern, SPC Houthi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dalam perang, sementara struktur selatan berfungsi menjaga keseimbangan internal wilayah.
Dalam banyak kasus, sistem dewan muncul ketika negara berada dalam fase transisi atau krisis. Kepemimpinan kolektif dianggap lebih aman daripada menyerahkan kekuasaan penuh kepada satu figur di tengah fragmentasi.
Sejarah juga menunjukkan bahwa keberhasilan dewan sangat bergantung pada figur ketuanya. Ibrahim al-Hamdi mampu menjadikan dewan sebagai alat reformasi, sementara dewan-dewan lain sering terjebak dalam tarik-menarik kepentingan faksi.
Perbandingan ini memberi konteks penting bagi pembacaan politik Yaman hari ini. PLC, SPC, dan STC bukanlah anomali, melainkan kelanjutan dari pola lama yang terus beradaptasi dengan konflik.
Dengan demikian, memahami dewan kepemimpinan dalam sejarah Yaman membantu menjelaskan mengapa negara ini terus mencari format pemerintahan yang stabil. Di antara perang, fragmentasi, dan intervensi luar, konsep dewan tetap menjadi pilihan utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
0 Komentar