Sebuah perkembangan politik baru muncul dari ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dengan diumumkannya pembentukan badan dan struktur Dewan Nasional Hadramaut pada beberapa waktu lalu. Pengumuman ini menandai langkah politik paling signifikan dari kalangan elite Hadramaut dalam beberapa tahun terakhir, di tengah kompleksitas konflik Yaman yang belum berakhir.
Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa Dewan Nasional Hadramaut menghimpun lebih dari 23 tokoh kepemimpinan yang berasal dari berbagai distrik di Provinsi Hadramaut. Para tokoh ini mewakili spektrum sipil, militer, akademisi, dan sosial, yang diklaim mencerminkan keberagaman politik dan sosial masyarakat Hadramaut.
Selain struktur inti, panitia deklarasi menyampaikan bahwa susunan kepemimpinan lokal Dewan Nasional Hadramaut dengan jumlah sekitar 350 orang akan diumumkan pada tahap berikutnya. Formasi besar ini diproyeksikan sebagai wadah representasi luas dari seluruh elemen Hadramaut, baik di pesisir maupun pedalaman.
Dalam konferensi pers di Riyadh, Dewan Nasional Hadramaut juga memperkenalkan simbol dan slogan politiknya. Menariknya, simbol tersebut disederhanakan dari bendera Negara Hadramaut yang kerap digunakan kelompok-kelompok yang menuntut pemisahan Hadramaut, baik dari Yaman Utara maupun Selatan.
Langkah ini dipandang sebagai upaya menegaskan identitas politik Hadramaut yang independen, tanpa secara eksplisit mendeklarasikan pemisahan negara. Namun, pesan politiknya jelas mengarah pada tuntutan kedaulatan pengambilan keputusan lokal Hadramaut.
Sejumlah pengamat menilai bahwa ini merupakan manuver politik terbesar Hadramaut dalam peta konflik Yaman modern. Gerakan ini dinilai tidak hanya ditujukan untuk membatasi pengaruh kelompok Houthi, tetapi juga menjadi tantangan langsung terhadap Southern Transitional Council (STC) yang selama ini memiliki basis politik dan keamanan kuat di sebagian wilayah Hadramaut.
Jika Dewan Nasional Hadramaut mampu menarik dukungan politik yang luas, maka posisinya berpotensi menyaingi dominasi STC sebagai aktor utama di Hadramaut. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya konfigurasi politik baru di selatan Yaman.
Komposisi 23 anggota awal Dewan Nasional Hadramaut menunjukkan keseimbangan antara tokoh sipil dan militer. Di dalamnya terdapat perwira militer senior, akademisi bergelar doktor, insinyur, tokoh agama, hingga perwakilan perempuan, yang mencerminkan upaya membangun legitimasi lintas sektor.
Beberapa nama yang diumumkan dikenal memiliki pengaruh sosial dan historis di Hadramaut, baik melalui struktur suku, lembaga pendidikan, maupun institusi keamanan. Hal ini memperkuat kesan bahwa dewan ini dirancang bukan sebagai kelompok simbolik, melainkan sebagai entitas politik operasional.
Dalam pernyataan resminya, Dewan Nasional Hadramaut menyampaikan apresiasi kepada Kerajaan Arab Saudi atas langkah-langkah yang dinilai tegas dan bertanggung jawab untuk mencegah penyelundupan senjata serta menjaga stabilitas keamanan di Hadramaut dan Al-Mahra.
Dewan menilai kebijakan keamanan Saudi tersebut sejalan dengan dukungan terhadap pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional, serta konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi 2216 yang menjadi kerangka hukum utama konflik Yaman.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi politik Dewan Nasional Hadramaut yang cenderung berhati-hati dan legalistik, dengan menempatkan diri dalam koridor hukum internasional dan legitimasi global.
Dewan juga menyoroti operasi militer terbatas yang dilakukan Pasukan Koalisi Pendukung Legitimasi di Pelabuhan Mukalla. Operasi tersebut dilaporkan menargetkan pengiriman senjata dan kendaraan tempur yang masuk secara ilegal ke Hadramaut.
Menurut Dewan Nasional Hadramaut, pengiriman ilegal tersebut merupakan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas provinsi, serta berpotensi menyeret Hadramaut ke dalam konflik bersenjata yang lebih luas.
Sikap Dewan yang mendukung operasi tersebut menandakan penolakan terhadap militerisasi Hadramaut oleh pihak-pihak eksternal maupun domestik. Hal ini sekaligus menjadi pesan bahwa Hadramaut tidak ingin dijadikan medan perebutan pengaruh bersenjata.
Di sisi lain, deklarasi di Riyadh juga menunjukkan dimensi regional dari dinamika Hadramaut. Pemilihan Riyadh sebagai lokasi pengumuman mengisyaratkan bahwa Dewan Nasional Hadramaut ingin menempatkan dirinya dalam orbit diplomasi regional, bukan sekadar politik lokal Yaman.
Langkah ini berpotensi mengubah peta kekuatan di selatan Yaman, terutama jika Dewan Nasional Hadramaut mampu membangun struktur keamanan dan politik sendiri tanpa konfrontasi langsung dengan aktor lain.
Namun demikian, tantangan besar masih menanti. Dewan Nasional Hadramaut harus membuktikan bahwa ia benar-benar memiliki basis dukungan di lapangan, bukan hanya legitimasi elite dan diaspora politik.
Selain itu, relasi Dewan dengan PLC, STC, dan aktor lokal bersenjata akan menjadi penentu apakah inisiatif ini berkembang menjadi solusi stabilisasi atau justru menambah fragmentasi politik.
Dalam konteks konflik Yaman yang berlarut-larut, kemunculan Dewan Nasional Hadramaut mencerminkan kelelahan masyarakat lokal terhadap dominasi aktor eksternal dan pusat. Aspirasi kemandirian pengambilan keputusan kini semakin menguat.
Ke depan, keberhasilan atau kegagalan Dewan Nasional Hadramaut akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara aspirasi identitas Hadramaut, stabilitas keamanan, dan tuntutan legitimasi internasional.
Perkembangan ini menegaskan bahwa Hadramaut tidak lagi sekadar wilayah pinggiran dalam konflik Yaman, melainkan telah muncul sebagai poros politik baru yang dapat mempengaruhi arah masa depan negara tersebut.
0 Komentar