Sebagian besar gaji pegawai pemerintah tidak pernah dibayarkan sejak 2014 yakni saat Houthi berkuasai dan pemerintahan Presiden Mansour Hadi mengungsi ke Aden.
Situasi makin parah saat wilayah kekuasaan Houthi meluas, sehingga jumlah gaji yang belum digaji semakin banyak.
Kelompok Houthi bahkan pernah melarang transfer gaji ke pegawai di wilayahnya karena mata uang riyal di wilayah pemerintah telah ditukar dengan yang baru.
Menanggapi tuntutan tersebut Wakil Presiden Sultan Al Arada menyebut bahwa selama ini Houthi mempunyai pemerintahan sendiri dan pendapatan melalui pajak dan bea cukai pelabuhan di Al Hudaydah, maka itu menjadi tugas mereka untuk menggaji para pegawai di wilayah mereka.
Pernyataan ini juga menjadi sebuah pengakuan de fakto pemerintah Al Alimi kepada pemerintahan penyelamat buatan Houthi di Sanaa.
Sebagaimana dilaporkan Presiden pemerintahan penyelamat di Sanaa Mahdi Al Mashat sebelumnya telah memerintahkan untuk membayar setengah dari tunggakan gaji pegawai di seluruh wilayah mereka.
Walau begitu Sanaa meminta sisanya dibayarkan oleh pemerintahan Al Alimi sebagai otoritas resmi.
Sanaa mengancam gencatan senjata antara kedua belah pihak akan berakhir jika tuntutan ini tidak dipenuhi.
Ancaman ini dapat disebut mengada-ada karena sebelumnya gencatan senjata terjadi hanya dengan tuntutan penghapusan embargo ekonomi dan larangan terbang dan pembukaan jalur penerbangan bandara Sanaa.
Selama menjalankan pemerintahan, Sanaa merebut pegawai baru dan gajinya dibayar dengan lancar. Namun pegawai lama lebih memilih tinggal di rumah masing-masing karena masalah pengganjian.
Jika kelompok Houthi masuk dalam keanggotaan dewan kepresiden atau PLC yang diketuai Rashad Al Alimi dan pasukan pemerintah mempunyai hak berada di wilayah Houthi kemungkinan besar tuntutan ini akan dipenuhi.
Tapi itu akan diartikan oleh Houthi sebagai tindakan menyerah dan sulit untuk diwujudkan.
0 Komentar