Situasi keamanan di Yaman berangsur pulih menyusul dihentikannya kerja sama militer antara pemerintah Yaman (PLC) dan Uni Emirat Arab. Dampak paling nyata dari perubahan ini terlihat pada nasib Wilayah Militer Pertama, struktur komando strategis yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung pertahanan negara di Hadramaut dan wilayah timur.
Dalam ofensif Desember 2025, Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung Uni Emirat Arab dilaporkan berhasil mengambil alih Brigade Lapis Baja ke-37, salah satu unit terkuat di kawasan tersebut. Brigade ini dipimpin Mayor Jenderal Saleh al-Juaymlani, yang juga menjabat sebagai panglima komandan Wilayah Militer Pertama.
Al-Juaymlani bukan sosok sembarangan dalam militer Yaman. Ia dikenal sebagai mantan komandan Pasukan Pengawal Presiden di era Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi dan termasuk perwira terakhir yang bertempur melawan Houthi di Sana’a sebelum ibu kota jatuh pada September 2014.
Pengambilalihan Brigade 37 menandai titik balik besar. Unit ini memiliki persenjataan berat dalam jumlah signifikan, mulai dari peluncur roket BM-21 Grad, kendaraan lapis baja BRDM-2, BMP-1 dan BMP-2, BTR-60, hingga tank tempur utama T-55 dan T-62, serta artileri D-20 dan D-46.
Dengan jatuhnya brigade ini ke tangan STC, keseimbangan kekuatan di Hadramaut berubah drastis. Kontrol atas persenjataan berat berarti bukan sekadar penguasaan wilayah, tetapi juga kemampuan menentukan arah konflik di masa depan.
Sejumlah sumber lapangan menyebut STC kini menguasai hampir seluruh jalur utama dan jalan strategis di Hadramaut. Kondisi ini membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan penuh di provinsi tersebut dalam waktu singkat. Pasca kebijakan yang diumumkan oleh Presiden PLC Rashad Al Alimi, STC harus mundur dari dua provinsi termasuk Hadramaut dan Mahra serta sebagian Shabwa.
Perkembangan ini memperjelas bahwa struktur kekuasaan lama di wilayah timur Yaman telah runtuh. Wilayah Militer Pertama, yang sebelumnya menjadi simbol kehadiran pemerintah pusat, kini berada di persimpangan antara pembubaran, penyerapan, atau restrukturisasi paksa.
Penghentian kerja sama dengan Uni Emirat Arab mempercepat proses ini. Selama bertahun-tahun, UAE memiliki pengaruh besar dalam pembentukan, pendanaan, dan penguatan unit-unit bersenjata di selatan dan timur Yaman, termasuk yang kemudian berafiliasi dengan STC.
Ketika hubungan tersebut diputus, terjadi kekosongan komando dan loyalitas di lapangan. Sejumlah unit militer dihadapkan pada pilihan sulit antara tetap setia kepada pemerintah pusat atau mengikuti realitas kekuatan baru yang menguasai wilayah.
Wilayah Militer Pertama menjadi korban paling jelas dari dinamika ini. Sebagai struktur komando regional, keberadaannya bergantung pada kendali efektif atas brigade-brigade di bawahnya. Kehilangan Brigade 37 berarti kehilangan jantung kekuatan tempur.
Secara de facto, Wilayah Militer Pertama kini dinilai lumpuh. Meski secara administratif mungkin masih ada, secara operasional ia tidak lagi memiliki kendali nyata atas wilayah dan pasukan kunci.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang langkah selanjutnya pemerintah Yaman. Opsi untuk membangun ulang kekuatan militer di Hadramaut memerlukan waktu, sumber daya, dan dukungan politik yang tidak kecil.
Di sisi lain, STC tampak bergerak cepat memanfaatkan momentum. Penguasaan wilayah, jalan raya, dan persenjataan berat memperkuat posisi tawarnya, baik di medan politik maupun keamanan.
Bagi masyarakat Hadramaut, situasi ini memunculkan kekhawatiran baru. Perubahan kendali militer sering kali diikuti ketidakpastian keamanan, gangguan layanan publik, dan tekanan ekonomi.
Para analis menilai bahwa runtuhnya Wilayah Militer Pertama juga menandai pergeseran konflik Yaman dari perang nasional melawan Houthi menuju persaingan internal antarkekuatan anti-Houthi.
Dalam jangka pendek, fokus pemerintah kemungkinan akan tertuju pada upaya mencegah eskalasi terbuka di wilayah timur. Namun tanpa kehadiran militer yang kuat, langkah tersebut lebih bersifat politik daripada keamanan.
Nasib Wilayah Militer Pertama juga menjadi preseden bagi wilayah militer lain. Jika satu struktur regional dapat runtuh dengan cepat, maka stabilitas komando nasional Yaman dipertanyakan.
Situasi ini menegaskan bahwa penghentian kerja sama dengan UAE bukan sekadar keputusan diplomatik, melainkan langkah yang membawa konsekuensi langsung di medan militer.
Ke depan, pilihan yang tersisa bagi pemerintah Yaman adalah melakukan restrukturisasi total militer nasional. Panglima Angkatan Bersenjata Yaman telah mendorong agar milisi yang berada di luar PLC untuk bergabung ke angkatan bersenjata resmi, termasuk milisi dari STC.
Wilayah Militer Pertama, yang dahulu menjadi benteng negara di timur, kini berubah menjadi simbol rapuhnya institusi militer Yaman di tengah tarik-menarik kepentingan regional.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa tanpa konsensus politik dan struktur komando yang solid, setiap wilayah militer di Yaman berpotensi bernasib sama, terlepas dari sejarah dan kekuatannya di masa lalu.
0 Komentar