Ukraina kembali menjadi sorotan Eropa setelah bocoran rencana damai yang dibahas bersama Amerika Serikat menyebut pembatasan kekuatan militernya pada masa damai. Dalam dokumen yang dikutip media Barat, Kyiv disebut menyetujui kerangka awal untuk membatasi jumlah tentara aktif hingga sekitar 800.000 personel. Angka ini tetap menjadikan Ukraina salah satu kekuatan militer terbesar di benua Eropa.
Pembahasan ini muncul di tengah fakta bahwa selama fase paling intens perang melawan Rusia, Ukraina sempat memobilisasi kekuatan yang secara total—termasuk cadangan dan pertahanan teritorial—disebut mendekati 1,6 juta personel. Angka tersebut bukan seluruhnya pasukan tempur garis depan, melainkan puncak mobilisasi nasional yang melibatkan berbagai komponen keamanan negara.
Seiring berjalannya perang, realitas logistik, demografi, dan ekonomi memaksa Ukraina melakukan penyusutan. Saat ini, kekuatan militer aktif Ukraina diperkirakan berada di kisaran 880.000 hingga 900.000 personel. Jumlah ini dinilai lebih realistis untuk dipertahankan dalam jangka menengah, sekaligus mendekati angka yang diusulkan dalam rencana damai.
Dengan kekuatan tersebut, Ukraina diposisikan sebagai militer terbesar kedua di Eropa. Posisi pertama tetap dipegang Rusia, yang memiliki lebih dari satu juta personel aktif dan kapasitas mobilisasi jauh lebih besar. Negara-negara Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, dan Inggris berada jauh di bawah angka Ukraina, dengan kekuatan aktif rata-rata di bawah 250.000 personel.
Karena itu, pembatasan hingga 800.000 personel pada masa damai dipandang Barat sebagai kompromi. Ukraina tidak dilucuti, tetapi juga tidak dibiarkan menjadi negara dengan militer hiper-besar permanen yang membebani ekonomi dan stabilitas politik kawasan. Bagi Kyiv, angka ini masih dianggap batas minimum untuk mencegah agresi ulang Rusia.
Model Ukraina ini memunculkan diskusi lebih luas tentang bagaimana negara pascaperang seharusnya mengelola keamanan nasionalnya. Salah satu negara yang relevan dalam perdebatan ini adalah Suriah, yang juga menghadapi tantangan rekonstruksi besar setelah konflik berkepanjangan.
Berbeda dengan Ukraina, Suriah selama bertahun-tahun mempertahankan struktur keamanan yang sangat terpusat pada kementerian pertahanan. Model ini menghasilkan militer besar namun mahal, terfragmentasi, dan tidak sepenuhnya efektif untuk kebutuhan pascaperang seperti stabilisasi sipil dan pembangunan.
Dalam konteks Suriah, pendekatan yang lebih rasional justru bukan memperbesar militer konvensional. Tantangan utama Suriah saat ini di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa bukan perang antarnegara, melainkan pemulihan infrastruktur, layanan dasar, dan kohesi sosial di wilayah yang hancur akibat perang.
Karena itu, Suriah secara teoritis dapat meniru prinsip pembatasan militer ala Ukraina, tetapi dengan penyesuaian struktural. Alih-alih menumpuk pasukan di bawah kementerian pertahanan, kekuatan negara dapat dibagi ke dalam beberapa fungsi berbeda.
Kementerian dalam negeri, misalnya, dapat diperkuat dengan pasukan keamanan internal yang fokus pada stabilitas, kepolisian bersenjata, dan pengamanan wilayah. Model ini lebih sesuai untuk menghadapi kriminalitas, sisa-sisa kelompok bersenjata, dan perlindungan masyarakat sipil.
Sementara itu, kementerian darurat atau kementerian khusus rekonstruksi dapat menjadi payung bagi pasukan non-tempur berskala besar. Pasukan ini tidak dirancang untuk perang, melainkan untuk pembangunan nasional secara masif.
Dalam skema ini, Suriah secara teoritis dapat membentuk 3 hingga 5 juta personel “pasukan pembangunan”. Mereka dapat direkrut dari mantan kombatan, pengangguran muda, dan pengungsi yang kembali, lalu dialihkan ke tugas-tugas produktif.
Pasukan pembangunan ini dapat difokuskan pada rekonstruksi jalan, perumahan, jaringan air dan listrik, pertanian, serta rehabilitasi kota-kota yang hancur. Dengan struktur semi-militer, disiplin tetap terjaga tanpa menciptakan ancaman militer regional.
Pendekatan ini juga memiliki dampak sosial yang besar. Mantan pejuang tidak dibiarkan menganggur atau kembali ke senjata, melainkan diberi peran ekonomi yang nyata. Ini penting untuk mencegah siklus kekerasan pascaperang.
Dari sisi fiskal, membiayai pasukan pembangunan jauh lebih murah dibanding mempertahankan militer berat dengan tank, jet tempur, dan sistem persenjataan mahal. Anggaran negara dapat dialihkan ke pembangunan tanpa mengorbankan stabilitas.
Model ini juga lebih dapat diterima komunitas internasional. Negara dengan jutaan pekerja rekonstruksi tidak dipandang sebagai ancaman, berbeda dengan negara yang memobilisasi jutaan tentara bersenjata lengkap.
Pengalaman Ukraina menunjukkan bahwa kekuatan militer besar tetap perlu dibatasi secara rasional agar negara bisa bertahan secara ekonomi. Suriah, dengan tantangan yang berbeda, justru memiliki peluang untuk melompat ke model keamanan dan pembangunan yang lebih inovatif.
Alih-alih mengulang pola negara militeristik, Suriah dapat memisahkan fungsi pertahanan, keamanan internal, dan pembangunan nasional secara tegas. Ini akan menciptakan negara yang lebih stabil dalam jangka panjang.
Jika diterapkan dengan konsisten, pasukan pembangunan berskala jutaan orang bukan hanya alat rekonstruksi fisik, tetapi juga instrumen rekonsiliasi nasional. Mereka bekerja untuk masa depan, bukan untuk perang berikutnya.
Pada akhirnya, pelajaran dari Ukraina dan Eropa menunjukkan bahwa kekuatan negara pascaperang tidak diukur dari seberapa besar militernya, melainkan seberapa cerdas ia mengatur keamanan dan pembangunan. Bagi Suriah, pilihan ini bisa menentukan apakah perang benar-benar berakhir, atau hanya berhenti sementara.
0 Komentar