Seorang jurnalis Yaman, Ahmed Maher, melontarkan kritik tajam kepada Presiden Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad Al-Alimi, terkait arah kebijakan negara dan masa depan legitimasi pemerintahan sah di selatan, khususnya di Aden.
Dalam pernyataannya tertanggal 5 Januari 2026, Ahmed Maher mengaku menyampaikan kritik bukan sebagai lawan politik, melainkan sebagai warga Aden yang selama ini membela pemerintahan sah ketika banyak pihak memilih diam atau menarik diri demi kepentingan pribadi.
Ia mengungkap adanya informasi dari sumber dekat Presiden Al-Alimi yang menyebutkan bahwa kepemimpinan PLC menerima berbagai jaminan dari Dewan Transisi Selatan atau STC. Jaminan itu, menurutnya, diberikan dengan syarat pasukan negara tidak memasuki Aden.
Bagi Ahmed Maher, syarat tersebut justru mencerminkan krisis kedaulatan. Ia menilai masuknya pasukan negara dan Dir‘ al-Watan ke Aden jauh lebih penting dibandingkan agenda dialog politik, termasuk pembahasan Hadramaut, Seiyun, maupun lanjutan Dialog Riyadh.
Ia menegaskan bahwa tidak ada nilai pada dialog apa pun selama ibu kota sementara negara berada di luar kendali pemerintahan sah. Dalam pandangannya, sebuah negara kehilangan makna ketika pusat pemerintahannya tidak tunduk pada otoritas politik tertinggi.
Ahmed Maher mempertanyakan konsep negara yang dibangun PLC jika anggota pemerintah sendiri tidak dapat bekerja secara bebas di Aden. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ironi besar dalam perjalanan pemerintahan pasca-perang.
Dalam kritiknya, ia juga menyinggung besarnya konsesi yang telah diberikan PLC kepada STC. Menurutnya, banyak jabatan dan penunjukan di wilayah selatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan STC atau sosok yang tidak berseberangan dengan mereka.
Situasi ini, lanjut Ahmed Maher, telah menggerus peran para pendukung pemerintahan sah dari provinsi-provinsi selatan. Ia menilai praktik tersebut memperlemah basis legitimasi negara di wilayah yang seharusnya menjadi simbol kedaulatannya.
Ia menegaskan bahwa selama STC tidak meninggalkan senjata dan pasukannya tidak dilebur ke dalam Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri, maka pemerintahan sah pada hakikatnya belum mengalami kemajuan apa pun.
Ahmed Maher juga mengingatkan Presiden Al-Alimi tentang banyaknya keputusan dan instruksi resmi yang dikeluarkan tetapi tidak pernah dilaksanakan di Aden. Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya otoritas negara di lapangan.
Ia mengangkat isu ketidakadilan yang dialami warga Aden akibat arogansi sebagian pimpinan STC. Meski tidak merinci kasus satu per satu, ia menyebut jumlah korban ketidakadilan terus bertambah.
Menurut Ahmed Maher, Yaman kini berada di persimpangan krusial. Negara dihadapkan pada pilihan antara memulihkan kekuatan dan wibawa pemerintahan sah atau membiarkan kekacauan dan ketidakadilan menjadi norma di Aden.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Al-Alimi memahami secara detail pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, baik di Aden maupun di provinsi lain. Karena itu, ia memilih menyoroti satu contoh relasi STC dengan Arab Saudi.
Ia menyinggung bagaimana sebagian elite dan media STC dengan mudah menuduh Arab Saudi mendukung kelompok ekstrem hanya karena perbedaan sikap politik. Menurutnya, hal ini mencerminkan watak konfrontatif yang berbahaya.
Bagi Ahmed Maher, jika sikap seperti itu ditujukan kepada mitra regional, maka perlakuan terhadap warga Aden atau bahkan terhadap Presiden sendiri bisa jauh lebih keras jika terjadi perbedaan kepentingan.
Ia menekankan bahwa Presiden Al-Alimi adalah pemegang legitimasi negara, dan setiap keputusan yang diambil akan dicatat sejarah. Oleh karena itu, sikap ragu atau kompromi berlebihan dinilai berisiko tinggi.
Dalam penutup kritiknya, Ahmed Maher menyerukan kepada Presiden untuk berdiri bersama para korban ketidakadilan di Aden. Ia meminta negara hadir membela mereka yang tertindas.
Ia menegaskan bahwa pemulihan wibawa negara harus dimulai dari ibu kota sementaranya. Tanpa kendali penuh atas Aden, konsep negara yang diperjuangkan PLC akan selalu dipertanyakan.
Seruan ini mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat selatan yang masih setia pada konsep negara Yaman bersatu, namun merasa terpinggirkan oleh realitas kekuasaan bersenjata.
Kritik Ahmed Maher menambah tekanan politik terhadap PLC di saat proses konsolidasi negara belum tuntas. Bagi pemerintahan Al-Alimi, respons terhadap kritik ini akan menjadi ujian nyata komitmen terhadap pemulihan kedaulatan dan keadilan.
0 Komentar