Sebelumnya media India yang kemudian dilansir oleh BBC menyebarkan berita palsu atau fake news terjadinya tembak menembak antara pendukungnya yang mengakibatkan dirinya terluka.
Sejak 15 Agustus 2021, Mulla Baradar dianggap oleh berbagai media sebagai Presiden de Facto Afghanistan dalam Dewan Kepresidenan yang sempat ditandatangani di Doha Qatar. (Baca selanjutnya)
Di antara anggota Dewan Kepresidenan itu terdapat nama Hamid Karzai, Abdullah Abdullah, Gulbuddin Hekmatyar dan lain sebagainya. Semuanya menjadi bagian dari pemerintahan transisi usai Presiden Ashraf Ghani sebelumnya melarikan diri ke UEA untuk mencari suaka politik.
Namun dalam 'reshuffle' pada 7 September 2021, pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada merombak nama-nama dan strukturnya.
Jabatan presiden ditiadakan dan kembali ke sistem yang pernah dipakai di era Taliban tahun 90-an akhir dan disebut pemerintahan interim/sementara.
Mulla Baradar menjadi wakil PM bersama Mulla Abdul Salam Hanafi. Sementara PM yang langsung bertanggung jawab ke Akhundzada dipegang Mulla Hassan Akhund
Sementara semua jabatan menteri dipegang oleh pejabat lama Taliban kecuali Menteri Kesehatan yang dipertahankan dari pemerintahan sebelumnya dipegang Wahid Majrooh.
Mulla Abdul Salam Hanafi merupakan perwakilan Uzbek dan Jenderal Qari Fasihuddin Al Badakhsani yang menjadi Panglima Angkatan Bersenjata yang baru merupakan perwakilan Tajik.
Isu itu menyebut bahwa Baradar lebih ingin komposisi menteri dipegang secara berimbang antara Taliban dan non Taliban dan perwakilan etnik minoritas dimasukkan seperti Hazara, Turkmen dan lain sebagainya.
Kemunculan Baradar di media membantah isu tersebut bahwa dia sempat tewas dalam tembak menembak itu.
Sementara itu Jenderal Qari Fasihuddin Al Badakhsani sebagai panglima militer menghimbau pihak luar tidak ikut campur tangan dengan politik nasional Afghanistan. Masyarakat juga diminta untuk tidak terlibat dalam isu pecah belah Afghanistan dalam primordialisme etnis.
0 Komentar