Aksis perampokan rumah ini jelas melanggar HAM walau beberapa daerah yang bakal dirampok itu diperkuat dengan keputusan berpihak dari pengadilan Israrl yang seharusnya tidak punya jurisdiksi atas wilayah Palestina.
Gubernur Adnan Ghaith merupakan eks sekretaris DPC Fatah di salah satu wilayah di Provinsi Jerusalem dan sering menjadi target penangkapan oleh militer Israel saat mengadvokasi warganya.
Karena masih terjajah, satpol PP Palestina di Jerusalem tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani Yasser Arafat dan Y Rabin dulu. Begitu juga tentara Palestina NSF yang dalam aturannya malah untuk melindungi Israel dan bukan melindungi warga Palestina.
Pada awal kesepakatan damai dulu, pasukan NSF sering turun tangan mengawal warganya namun akhirnya senjatanya dilucuti oleh milite Israel yang memiliki kekuatan yang lebih besar.
Israel sendiri seperti halnya daerah yang dijajah lainnya seperti Golan, mempunyai struktur pemerintahan daerah sendiri di Jerusalem dengan level Mayor.
Namun Mayor atau Walikota ini hanya melayani penduduk Yahudi. Posisi Mayor dan wakilnya sering diisi oleh pengurus Yayasan Amal Zionis yang bermisi merampas rumah dan kepemilikan warga Palestina secara ilegal dengan pembenaran dari pengadilan Israel.
Di Golan juga ada Muspida untuk pendudukan Suriah Golan yang dijajah dan aja Muspida untuk pemukim Yahudi ilegal.
Walau begitu Muspida untuk warga Suriah yang terjajah tetap melapor ke Israel bukan ke Suriah yang sama sekali tidak punya kontrol ke Golan.
Sementara di Jerusalem, Muspida Yahudi dan Palestina bertanggung jawab ke otoritas yang berbeda. Sistem ini yang dikritisi banyak pihak seperti Apartheid. (Baca selengkapnya)
Palestina mempunyai 16 provinsi dengan 11 berada di Tepi Barat (West Bank) dan 5 di Gaza. Hanya 5 provinsi di Gaza yang tidak terdapat pasukan Israel di dalamnya walau secara keseluruhan kelima provinsi tersebut masih diblokade secara ketat.
0 Komentar