Bashar Al Assad Pamer Kekuatan Angkatan Laut, yang Lain Hanya Punya 'Angkatan Sungai'

Rejim Bashar Al Assad baru-baru ini memamerkan lululusan terbaru akademi angkatan lautnya di Lattakia.

Pemerintahan Damaskus kini menguasai 60 persen wilayah Suriah walau 70 persen ladang minyaknya dikuasai SDF/SDC/AANES yang memerintah di Timur Suriah dan juga kuasai 90 persen ladang gas Suriah.

Rejim patut berbangga karena tiga pemerintahan lainnya hanya punya 'angkatan sungai' atau river flotilla karena tidak mempunyai garis laut.


Angkatan Laut Suriah memang yang terkecil jika dibandingkan dengan Angkatan Darat dan Udara bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan milisi.

Jumlah armada tempurnya sangat sedikit dan kebanyakan hanya kapal kecil. Kapal fregate dan destroyer bahkan tidak punya karena sebelumnya gagal memproduksi sendiri atau membeli penggantinya.

Nyaris kekuatan AL Suriah hanya pertahanan pantai. 

Lebih parah lagi kapal selam peninggalan era Uni Soviet dan Yugoslavia juga tidak diremajakan. Kini bahkan AL Suriah tak punya kapal selam, mirip nasib Libya, Somalia dan Sudan.

Padahal jika mereka mau, bisa saja dimukai kembali dengan bekerja sama dengan Iran memproduksi Ghadeer atau Nahang class.

Selain rejim di Suriah kini juga ada pemerintahan SDC, SIG dan SG.

SDC adalah pemerintahan level nasional Timur Suriah yang kini dipimpin oleh Co Chair Presiden Riad Darar dan Presiden Amina Omar. Sementara eksekutifnya dipimpin Co Chair PM Ilham Ahmed dan PM Mansour Selum dengan nama jabatan Co President of Executive Council.

NES/AANES sendiri adalah pemerintahan otonomi di Suriah di bawah SDC yang meliputi tujuh kanton atau wilayah.

Saat ini NES di bawah pimpinan Co Chair PM Abed Hamid Al Mehbash atau sering ditulis juga dengan nama Abdul Hamid Al Mehbash.

Di bawah NES juga terdapat tujuh kanton atau wilayah yang juga dipimpin Co Chair seperti PM Hevi Ibrahim di Afrin, PM Ghassan Al Youssef di Deir Ezzor, PM Talaat Younis di Aljazeera (Aljazira) yang termasuk Qamishli, Hasakah dan Rojava, PM Mohammed Kheir Seikho di Manbij, PM Hind Al Ali di Tabqa, PM Anwar Muslim di Efrat termasuk Kobane dan satu lagi di Raqqa PM Layla Mustafa dan PM Sheikh Mahmoud Shawakh al-Bursan.

Sementara pemerintahan interim Suriah (SIG) di bawah Presiden Nasr Al Hariri dari SNC/SOC dipimpin oleh PM Abd al-Rahman Mustafa sebagai Kepala Pemerintahan Sementara Suriah, Hoda al-Absi menjabat Menteri Pendidikan dan
Maram al-Sheikh Mustafa sebagai Menteri Kesehatan, Salim Idris menjabat Menteri Pertahanan, Mohi al-Din Harmoush sebagai Menteri Dalam Negeri, Abdullah Abd al-Salam sebagai Menteri Kehakiman, dan terakhir Saeed Suleiman sebagai Menteri Administrasi dan Layanan Daerah.

SIG juga mempertahankan struktur provinsi atau kegubernuran sebagaimana biasa seperti Aleppo, Damascus, Daraa, Deir ez-Zor, Hama, Al-Hasakah, Homs, Idlib, Latakia, Quneitra, Raqqa, Rif Dimashq, As-Suwayda dan Tartus.

Saat ini Gubernur Aleppo pro SIG dipimpin oleh pengacara Abdul-Ghani Shobak dan wakilnya Profesor Faiz Al-Dabal dan Sekretaris Dewan Kegubernuran Insinyur Muhammad Jallo, Gubernur Al Hasakah dijabat Muhammad Mulla Al Rasyid dsb.

Lalu ada juga pemerintahan wilayah di bawah kegubernuran seperti Afrin Utara di bawah pemerintahan PM Muhammad Saed Sulayman yang juga menteri di kabinet SIG, Azaz yang menjadi ibukota sementara SIG kini dipimpim PM Muhammad Hajj Ali, Jarablus PM Abde Khalil, Ras Al Ayn dijabat PM Mari Al Youssef, PM Wayel Hamdu di Tel Abyad dan lain sebagainya.

Sementara itu Pemerintahan Penyelamat Suriah (SG) di Idlib dipimpin oleh PM Ali Keda dengan susunan kabinet sebagai berikut; Ahmed Mohamed Latouf menjabat Menteri Dalam Negeri, Suleiman Mansour sebagai Menteri Kehakiman, dan Qutaiba Abdel Hamid Al-Khalaf sebagai Menteri Administrasi dan Layanan Lokal.

Abd al-Rahman Shamous menjabat sebagai Menteri Pembangunan, Adel Hadidi sebagai Menteri Pendidikan, dan Hassan Muhammad Jubran sebagai Menteri Pendidikan Tinggi.

Muhammad Taha Al-Ahmad menjabat Menteri Pertanian, Ayman Ismail Gibbs sebagai Menteri Kesehatan, Ibrahim Shasho sebagai Menteri Wakaf dan Basil Abdel Aziz sebagai Menteri Ekonomi.

Posting Komentar

0 Komentar