Namun pemerintahan itu bersikap sporadis dan hanya pada pedesaan yang diterlantarkan oleh pemerintahan Hamid Karzai dan Ashraf Ghani.
Dalam durasi ini Taliban dikepung oleh setidaknya 5 elemen;
1. Oleh pemerintahan Afghanistan sebelumnya.
2. Oleh pecahan Taliban bernama HCIEA atau High Council of Islamic Emirates of Afghanistan, sebuah sempalan Taliban pro Iran. Taliban dan HCIEA pecah saat suksesi Mulla Omar.
3. Oleh AS dkk dan NATO
4. Oleh kontraktor keamanan swasta baik lokal maupun perusahaan dari luar.
5. Oleh milisi lokal baik yang dibina oleh CIA, maupun negara lain seperti India yang dilaporkan membina ISIS-K
Namun sejak kesepakatan damai Taliban dengan AS di Doha, Qatar tahun lalu pada era Donald Trump, Taliban menguat dan menguasai beberapa provinsi.
Saat ini, Taliban belum memiliki pemerintahan sentral dan masing-masing daerah yang dikuasai Taliban berdiri dengan otonomi sendiri.
Pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban mulai masuk ke ibukota Kabul usai kevakuman yang terjadi. Sebelumnya Ashraf Ghani telah meninggalkan Afghanistan dan meminta suaka ke Uni Emirat Arab.
Tanggal ini sebenarnya Afghanistan telah memiliki pemerintahan de facto yang bersifat transisi karena pada tanggal 17 Agustus 2021, Abdullah Abdullah, Hamid Karzai dan Gulbuddin Hekmatyar berangkat ke Doha untuk menandatangani pemerintahan transisi yang berbentuk dewan kepresidenan beranggotakan 12 orang dan dipimpin oleh Mulla Baradar.
Dalam fase ini hampir semua wilayah Afghanistan telah dikuasai oleh Taliban kecuali Panjshir.
Sekitar 5 anggota kepresidenan tersebut masih kosong yang diperkirakan akan diisi oleh pejabat pemerintahan sebelumnya termasuk Ahmad Massoud.
Namun akhirnya Ahmad Massoud menaikkan tawarannya dan meminta 1/3 kekuasaan. Sementara mantan Wapres Amrullah Saleh menolak untuk negosiasi.
Mohammad Hanif Atmar yang masuk menjadi anggota 12 kepresidenan itu sudah mengucapkan selamat kepada Menlu Iran baru dalam kapasitasnya sebagai Menlu pada pemerintahan transisi.
Utusan Khusus Sekjen PBB Martin Griffiths juga sudah bertemu dengan Mulla Baradar dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Politik Taliban sekaligus Presiden de Facto Afghanistan. Bendera yang dipakai dalam pertemuan tersebut masih bendera lama.
Akan tetapi kesolidan anggota dewan kepresidenan ini diuji saat negosiasi dengan Panjshir gagal dan diputuskan menggelar operasi militer.
Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah menulis di Twitter mengenai keberatan mereka dengan operasi tersebut tanpa menyinggung ekspansi milisi anti Taliban Panjshir ke luar wilayah itu yang menewaskan beberapa anggota Taliban.
Banyak pejabat Taliban murka dengan Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah di kolom komentar akun keduanya.
Panshir dapat ditaklukkan dengan singkat di bawah komando 'Jenderal' Qari Fasihuddin Al Badakhsani.
Pada tanggal 7 September jubir Taliban mengumumkan komposisi pemerintahan interim yang sekaligus menandakan berakhirnya pemerintahan transisi sebelumnya yang ditandatangani pada 17 Agustus 2021.
Pemerintahan transisi hanya bertahan selama tiga minggu dengan dimulainya pemerintahan interim pada 7 September 2021.
Sebelum pengumuman nama-nama dilaporkan terjadi debat antara Mulla Baradar dengan Khalil-ur-Rehman Haqqani yang saat itu ditugaskan sebagai 'Pangdam Transisi' untuk Provinsi Kabul termasuk mengamankan objek vital di ibukota.
Namun akhirnya susunan pemerintahan tetap diumumkan. Pemerintahan dipimpin oleh PM yang dijabat Mulla Hassan Akhund.
Sementara Mulla Baradar dan Mulla Abdul Salam Hanafi sebagai wakil PM.
Hampir semua susunan menteri dijabat oleh kelompok senior.
Seorang pengamat di Afghanistan mengusulkan agar dewan 12 yang dibentuk sebelumnya tetap difungsikan untuk mengakomodasi elite non Taliban.
Posisinya tidak lagi sebagai dewan kepresidenan tapi dewan wali sebagaimana di Iran. Namun sampai sekarang usulan dan narasi tersebut tidak ditanggapi.
Kesimpulan
Terdapat dua pemerintahan yang menghubungkan antara Republik Islam Afghanistan ke Islamic Emirate of Afghanistan yakni pemerintahan transisi dipimpin presiden de facto Mulla Baradar dan pemerintahan interim yang sekarang dipimpin oleh PM Mulla Hassan Akhund.
Keduanya sama-sama di bawah otoritas Mulla Haibatullah Akhundzada sebagai pemimpin tertinggi sekaligus menjabat sebagai Amirul Mukminin untuk Afghanistan.
0 Komentar