Perbaikan hubungan ini diprediksi akan berpengaruh pada perbaikan sektor ekonomi yang kini berada dalam sanksi ekonomi AS.
Dalam konstitusi baru Suriah versi pemerintahan Bashar Al Assad kini sudah terbuka peluang mendirikan partai oposisi. Walau banyak pengamat menilai partai oposisi yang diijinkan berdiri harus pro Presiden Assad walau berada di luar Partai Baath.
Sementara pihak oposisi di Suroah adalah tiga pemerintahan lainnya seperti SG Suriah di Idlib, SIG di Azaz dan SDC di Timur Suriah.
Masing-masing pemerintahan di luar Assad ini mempunyai sistem partai politik sendiri termasuk oposisi versi masing-masing. Walau secara umum keempat pemerintahan secara praktis saling beroposisi dengan yang lain.
Terbentuknya empat pemerintahan di Suriah akibat belum adanya rekonsiliasi nasional yang terwujud walau PBB telah menampung semua pemerintahan dalam komite konstitusi Suriah yang berpusat di Jenewa yang sampai saat ini belum menemukan format yang sesuai untuk disepakati bersama.
Komite konstitusi ini dapat dianggap sebagai super parlemennya Suriah yang keputusannya diharapkan dapat diikuti oleh keempat pemerintahan.
Walau begitu masih terdapat tiga wilayah yang diperkirakan tidak dapat dicakupi oleh komite konstitusi yakni daerah Golan yang masih dijajah Israel yang mempunyai pemerintahan dualitas, warga lokal Suriah yang terjajah dan pemerintahan Yahudi Golan penjajah dan pendatang di Golan.
Yang kedua wilayah Al Rukban yang masih menggunakan otoritas FSA yang di utara Suriah sudah berubah menjadi SNA di bawah SIG/SNC.
Mereka merupakan sisa FSA selatan Suriah yang sebagian sudah rekonsiliasi dengan Assad khususnya yang di Daraa. Pasukan FSA Daraa juga sudah dilebur dalam Korps Kelima militer Assad.
Pemerintahan Al Rukban merupakan administrasi kamp pengungsi yang masih dikuasai FSA yang menyediakan Pangkalan Militer Al Tanf untuk pasukan AS. Fenomena yang mirip dengan SDC/SDF di Timur Suriah.
Yang ketiga adalah sisa ISIS di padag pasir Deir Ezzour yang masih menguasai beberapa perkampungan dan tidak berada dan kontrol keempat pemerintahan.
AS di bawah administrasi Joe Biden dilaporkan masih mempertahankan Status Quo yang ditinggalkan Trump pendahulunya dengan membiarkan Suriah tanpa kedaulatan penuh.
Walau beberapa waktu lalu AS dan koalisi telah menambah pasukan di pangkalan di wilayah SDC/SDF namun AS dilaporkan belum berkeinginan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pada kota-kota Suriah yang hancur dibombardir AS saat mengalahkan ISIS.
Bahkan 70 persen migas Suriah masih dikuasai SDC/SDF yang tidak tunduk kepada Assad.
0 Komentar