Negosiasi antara Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman atau PLC dengan kelompok Houthi kembali mencuat sebagai isu sentral setelah pernyataan keras Presiden Rashad al-Alimi yang menyebut dialog politik sebagai “kesempatan terakhir”. Pernyataan ini menandai fase baru konflik Yaman yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan belum menemukan titik temu.
Dalam video Al Jazeera yang ramai diperbincangkan, negosiasi dimaknai sebagai upaya menyusun penyelesaian politik komprehensif guna menyatukan kembali Yaman di bawah satu otoritas nasional. Proses ini tidak lagi sekadar gencatan senjata, tetapi diarahkan pada perundingan struktural tentang masa depan negara.
Arab Saudi, melalui rencana dialog di Riyadh, diproyeksikan menjadi tuan rumah pertemuan antar faksi Yaman. Amerika Serikat turut menyatakan dukungannya, menandakan bahwa proses ini tidak hanya berdimensi domestik, tetapi juga regional dan internasional.
PLC menegaskan bahwa Houthi dihadapkan pada pilihan tegas: masuk ke meja perundingan atau menghadapi eskalasi militer. Pembentukan Komite Militer Tertinggi oleh PLC dipahami sebagai sinyal bahwa opsi perang tetap disiapkan bila jalur politik buntu.
Namun, sejak awal, hambatan besar sudah terlihat. Kelompok Houthi cenderung menolak perundingan yang digelar di luar Yaman, khususnya di Riyadh. Lokasi perundingan saja telah menjadi isu politis yang sensitif. Apalagi Houthi menganggap menguasai 17 provinsi yang lebih banyak dari PLC.
Di sisi lain, kebuntuan juga muncul dari klaim legitimasi. PLC menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah sah yang diakui dunia internasional, sementara Houthi merasa memiliki legitimasi de facto di wilayah utara yang mereka kuasai. Dua klaim ini saling bertabrakan tanpa ruang kompromi yang mudah.
Situasi ini mengingatkan pada dinamika Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut bahkan memiliki kementerian khusus yang mengurusi rekonsiliasi, namun reunifikasi tetap menjadi wacana yang tak kunjung terwujud. Dialog sering berlangsung, tetapi tidak pernah benar-benar menyatukan.
Korea Utara dan Korea Selatan pernah mencoba pendekatan simbolik, seperti membentuk satu tim gabungan di ajang Olimpiade. Langkah ini memberi pesan damai, namun tidak menyentuh akar persoalan politik dan keamanan yang memisahkan keduanya.
Selain itu, kedua Korea juga pernah mengelola kawasan industri bersama di Kaesong, tepat di perbatasan. Proyek ini sempat menjadi simbol kerja sama lintas ideologi, tetapi akhirnya berhenti ketika ketegangan politik kembali meningkat.
Pengalaman Korea menunjukkan bahwa kerja sama simbolik dan ekonomi tidak otomatis berujung rekonsiliasi politik. Pelajaran ini relevan bagi Yaman, yang juga berhadapan dengan jurang ideologi, kepentingan militer, dan dukungan asing.
Pertanyaan kemudian muncul, apakah Yaman perlu meniru model Korea dengan langkah-langkah simbolik atau proyek bersama di wilayah perbatasan. Sebagian pengamat menilai ini mungkin membantu membangun kepercayaan awal, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan konflik struktural.
Dilema yang tak kalah kompleks terlihat pada hubungan Tiongkok dan Taiwan. Meski secara historis dan kultural memiliki akar yang sama, keduanya hingga kini belum bersatu. Ketegangan militer, klaim kedaulatan, dan intervensi kekuatan besar membuat reunifikasi menjadi isu yang sangat sensitif.
Kasus Tiongkok–Taiwan memperlihatkan bahwa pengakuan internasional, kekuatan ekonomi, dan status de facto bisa mempertahankan perpecahan dalam jangka panjang. Ini menjadi cermin bagi Yaman, di mana realitas lapangan sering kali lebih kuat daripada kesepakatan politik.
Yaman sendiri pernah mengalami proses penyatuan ketika Yaman Utara dan Yaman Selatan bergabung pada 1990. Namun, penyatuan tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan perbedaan ideologi, struktur militer, dan kepentingan elite politik.
Ketegangan pasca-penyatuan bahkan memuncak dalam perang saudara 1994, yang meninggalkan luka mendalam di wilayah selatan. Banyak kelompok di selatan merasa penyatuan justru melahirkan marginalisasi, bukan integrasi.
Pengalaman ini menjadi tantangan besar bagi negosiasi PLC dan Houthi. Penyatuan formal tanpa rekonsiliasi sosial, pembagian kekuasaan yang adil, dan reformasi militer berisiko mengulang kegagalan masa lalu.
Negosiasi yang ditawarkan PLC sejatinya bukan sekadar menghentikan perang, tetapi menyusun ulang kontrak politik Yaman. Isu pembagian kekuasaan, integrasi milisi, dan bentuk negara menjadi agenda yang tidak terelakkan.
Bagi Houthi, menerima negosiasi berarti mempertaruhkan kontrol teritorial dan struktur kekuasaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Bagi PLC, memberi ruang terlalu besar juga berisiko melemahkan legitimasi pemerintah pusat.
Di titik inilah Yaman berada di persimpangan sejarah. Apakah dialog ini akan menjadi pintu menuju rekonsiliasi sejati, atau justru mengulang pola dialog tanpa hasil seperti di Semenanjung Korea.
Yang jelas, negosiasi PLC dan Houthi bukan hanya soal Yaman hari ini, tetapi tentang apakah negara itu mampu belajar dari pengalaman negara lain yang terbelah, dan menghindari jalan buntu yang berkepanjangan.
0 Komentar