Pernyataan terbaru dari pimpinan militer di bawah Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman atau PLC kembali memantik perdebatan luas. Ajakan agar pasukan bersenjata di luar struktur pemerintah bergabung ke dalam militer resmi dinilai bukan sekadar seruan persatuan, melainkan bagian dari strategi politik dan keamanan yang lebih dalam.
Dalam konteks perang panjang Yaman, tawaran integrasi semacam ini bukan hal baru. Pemerintah yang diakui internasional sejak lama menggunakan mekanisme perekrutan dan pengesahan pasukan lokal untuk memperluas kontrolnya di lapangan, terutama di wilayah yang dikuasai faksi-faksi non-negara.
Bagi prajurit di luar struktur resmi, bergabung dengan militer pemerintah berarti memperoleh gaji tetap, status hukum, serta legitimasi negara. Dalam situasi ekonomi yang sulit dan konflik berkepanjangan, tawaran ini menjadi sangat menarik secara individual.
Namun, bagi kelompok terorganisir seperti Southern Transitional Council atau STC, persoalannya jauh lebih kompleks. Integrasi individu atau unit kecil ke dalam militer negara dapat dipandang sebagai pembelotan, karena melemahkan kohesi dan loyalitas internal pasukan STC, khususnya di Hadramaut dan Mahra.
Secara politik, pemerintah Yaman selalu merujuk pada Perjanjian Riyadh yang memang mengamanatkan integrasi penuh pasukan STC ke dalam kementerian pertahanan dan dalam negeri. Dengan dasar ini, ajakan bergabung dipresentasikan sebagai implementasi kesepakatan, bukan langkah sepihak.
Di saat yang sama, momentum ajakan ini tidak bisa dilepaskan dari tekanan yang tengah dihadapi STC. Penarikan dukungan langsung Uni Emirat Arab dan dinamika keadaan darurat membuat posisi tawar STC tidak sekuat sebelumnya.
Pemerintah tampak membaca celah tersebut dengan menawarkan jalur integrasi yang terkesan administratif dan damai. Strategi ini dinilai lebih efektif dibanding konfrontasi militer terbuka yang berisiko memicu konflik baru di selatan.
Jika sejumlah besar personel STC memilih bergabung dengan unit seperti Nation’s Shield Forces atau Dir’ al-Watan yang didukung Saudi, maka kekuatan tempur STC di lapangan akan berkurang secara signifikan tanpa satu pun peluru ditembakkan.
Inilah yang membuat langkah ini disebut sebagai strategi “tanpa pertumpahan darah”. Integrasi dijadikan alat untuk menggeser keseimbangan kekuatan secara perlahan, sambil menjaga narasi persatuan nasional.
Nation’s Shield sendiri sejak awal membawa pesan menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Dalam praktiknya, unit ini menjadi kendaraan utama bagi pemerintah dan sekutunya untuk menyerap pasukan lokal dari berbagai faksi.
Peralihan kendali di sejumlah kamp dan pos militer yang berlangsung cepat dalam beberapa waktu terakhir memperkuat dugaan bahwa pendekatan ini sedang dijalankan secara sistematis. Transisi terlihat administratif, namun dampaknya sangat politis.
Bagi prajurit di tingkat bawah, pilihan sering kali bersifat pragmatis. Loyalitas ideologis atau politik bisa kalah oleh kebutuhan ekonomi dan jaminan keamanan keluarga.
Sementara itu, bagi pimpinan STC, integrasi individu tanpa kesepakatan politik menyeluruh berisiko menggerus posisi mereka sebagai aktor utama di Yaman selatan. Kekhawatiran akan hilangnya kendali atas pasukan menjadi isu sentral.
Pemerintah di bawah Presiden Rashad Al-Alimi diuntungkan oleh situasi ini. Setiap prajurit yang bergabung secara resmi tidak lagi dianggap sebagai bagian dari faksi terpisah, melainkan tentara negara yang tunduk pada komando nasional.
Langkah ini juga memperkuat klaim pemerintah sebagai satu-satunya otoritas sah atas angkatan bersenjata, sebuah poin penting dalam diplomasi internasional dan hubungan dengan para donor.
Meski demikian, strategi integrasi ini bukan tanpa risiko. Jika dijalankan terlalu agresif, ia bisa memicu reaksi balik dari faksi-faksi yang merasa dipinggirkan secara politik.
Di sisi lain, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi pembayaran gaji, kejelasan rantai komando, dan jaminan bahwa prajurit yang bergabung benar-benar diperlakukan setara dalam struktur militer.
Bagi masyarakat luas, narasi yang dibangun adalah stabilitas dan berakhirnya fragmentasi senjata. Pemerintah berupaya menunjukkan bahwa penyatuan kekuatan lebih menjanjikan daripada persaingan antar faksi.
Namun di balik itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa integrasi adalah alat kekuasaan yang efektif. Ia tidak hanya menyatukan senjata, tetapi juga memindahkan loyalitas.
Kesimpulannya, ajakan bergabung ke militer resmi Yaman merupakan strategi halus untuk melucuti pengaruh politik dan militer STC. Dengan menarik pasukannya masuk ke dalam sistem negara, pemerintah berupaya mengakhiri dualisme kekuasaan tanpa perang terbuka.
Apakah strategi ini akan benar-benar menyatukan Yaman atau justru memunculkan ketegangan baru, akan sangat bergantung pada bagaimana integrasi itu dijalankan dan sejauh mana kepentingan politik faksi-faksi diakomodasi.
0 Komentar