Menurut Mufti yang juga menjadi Presiden Etiopian Islamic Affairs Supreme Council (EIASC) menyebut bahwa ada banyak kemaslahatan bagi bangsanya dengan pembangunan dam tersebut.
Tidak hanya untuk ketercukupan listrik dan pertanian tapi juga untuk mengangkat kemakmuran bangsa.
Dam ini menjadi kontroversi karena Ethiopia disebut tak menghargai perjanjain tertulis di era kolonial bahwa Mesir dan Sudan berhak untuk diajak berdiskusi atas segala pembangunan dam di Sungai Nil.
Bagi rakyat Ethiopia, pembangunan dam merupakan kedaulatan internal yang tidak bisa diintervensi asing.
Namun Mesir melalui Presiden Al Sisi menegaskan bahwa negaranya di hilir tak ingin mengalami kekeringan akibat pengisian dam yang super raksasa tersebut dan membutuhkan bertahun-tahun sampai penuh.
Sementara itu Sudan juga ingin agar jadwal pengisian dam dikonsultasikan dengan pihaknya agar Sudan tidak menjadi korban dari fluktuasi air yang bisa mengakibatkan banjir dan kekeringan.
Sementara itu tanah pembangunan dam sendiri masih menjadi sengketa antara Sudan dan Ethiopia. Tanah yang seharusnya milik Sudan itu justru menjadi wilayah Ethiopia atas perjanjian di era kolonial.
0 Komentar