Di wilayah rejim Bashar Al Assad akselerasi pembangunan terutama silakukan perusahaan-perusahaan properti dari Iran.
Suriah menjadi pasar yang menjadi incaran pengusaha Iran karena memiliki karakteristik negara yang hampir sama.
Saat Iran dan Suriah sama-sama mendapat sanksi ekonomi dari AS, kedua pemerintahan menjadi lebih mudah untuk melakukan transaksi bisnis.
Namun, tantangan utama dari rekonstruksi di wilayah rejim, bukan saja karena sanksi tapi juga masalah demografi.
Jutaan penduduk masih tinggal di pengungsian yang meninggalkan tempat tinggal mereka dari wilayah rejim.
Meski sudah ada jaminan dari rejim atas keselamatan para pengungsi jika kembali ke rumah-rumah mereka, sepertinya warga Suriah di luar negeri masih kurang percaya karena kebijakan Assad tersebut dilakukan atas tekanan Rusia yang ingin Suriah kembali normal.
Sementara itu pemerintahan SDC/AANES di Timur Suriah juga menggenjot pembangunan berkat penguasaan 70 persen SDA migas Suriah.
Perusahaan Amerika dan koalisi banyak terlibat dalam pembangunan di Timur Suriah walau tanpa ijin rejim Al Assad.
SDC juga mulai mengosongkan kamp-kamp pengungsian di wilayah mereka agar membantu memulihkan dan mempercepat pembangunan ekonomi.
Sementara itu, wilayah pemerintahan interim (SIG) dan SG Suriah di Idlib juga melakukan hal yang sama.
Masalahnya, wilayah SIG di utara Suriah kebanyakan merupakan kamp pengungsian yang kebanyakan berasal dari wilayah rejim.
NGO dari Qatar dan Turki banyak terlibat dalam pembangunan kota-kota baru sebagai tempat tinggal sementara sebelum semuanya damai.
Demikian halnya dengan pemerintaha SG di Idlib. Dengan sumberdaya yang terbatas, pembangunan terus dilakukan di kota ketiga terbesar setelah Damaskus dan Aleppo tersebut.
Suriah sendiri saat ini sedang menggodok konstitusi baru yang ditemgahi PBB.
Perwakilan pemerintah dan oposisi sedang melakukan KTT maraton untuk mencari cara keluar dari konflik secara permanen.
0 Komentar